OLEH: REZA SYAHRIAL
Sulitnya menetapkan tarip angkutan penyeberangan Ujung-Kamal, antara kepentingan perusahaan atau masyarakat, semakin mengukuhkan pernyataan bahwa sangat diperlukanjembatan di atas Selat Madura yang menghubungan Madura dengan Surabaya tanpa harus menumpang kapal penyeberangan.
Dengan tarif yang diminta oleh pihak pengusaha jasa angkutan penyeberangan dan kernudian ditetapkan oleh DPRD Propinsi Jawa Timur, masyarakat menganggap tarip itu terlalu tinggi. Sebaliknya dengan tarip yang diperhitungkan oleh masyarakat, pihak pengusaha menyatakan rugi dan memilih menjual kapal mereka.
Namun untuk mewujudkan rencana pembangunanjembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Pemda Jatim menghadapi rintangan yang di atas kertas tarnpak ringan, namun ketika diterapkan di lapangan, memaksa rencana ini mundur beberapakali.
Mengapa Presiden Megawati sampai empat kali membatalkan rencana peletakkan batu pertama pembangunan Jembatan Suramadu?”
Jawabannya sepertinya hanya satu: masalah kekurangan dana. Dalam rapat konsultasi tim ekonorni, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) Soenamo dengan DPR, beberapa waktu lalu (17/10) mengungkapkan, pembangunan Jernbatan Suramadu memerlukan dana senilai Rp 2,3 triIiun, sementara dana yang tersedia saat ini hanya Rp 0,8 triliun.
Padahal masyarakat Jatim, terutama yang tinggal di Madura, sudah tidak sabar menunggu realisasi pembangunanjembatan itu. Ide pembangunannya sudah bergulir sejak Pelita I ketika Moch Noer menjabat Gubemur Jawa Timur. Semangatnya adalah mensejajarkan kehidupan masyarakat Madura dengan rnasyarakat di daratan Jawa Timur lainnya.
Pada berbagai kesempatan, Gubemur Jawa Timur Imam Utomo selalu optimistis akan bisa segera melakukan peresmian awal pembangunan Jembatan Suramadu. Rencana peletakkan batu pertama oleh Presiden Megawati pun dijadwalkan Februari tahun lalu. Temyata batal. Disusul jadwal berikutnya, batallagi, dan batallagi.
Sebelumnya ketika masa Gubemur Jawa Timur Soelarso, persiapan pembangunanjembatan itu sudah matang. Sudah ada kaki jembatan yang dipancangkan di sisi pantai Madura maupun di Surabaya. Setelah itu berhenti. Alat-alat berat yang sudah siap di lapangan akhimya harus nongkrong. Lebih dari 10 tahun (dua periode gubernur: Basofi Soedirman dan Imam Utomo) belum ada tanda-tanda kegiatan di lapangan.
Pilihan Pinjaman
Bagaimana menutup kekurangan dana pembangunan jembatan Suramadu sebesar Rp 1,5 triliun?. Ada kepastian kekurangan dana itu bisa dipinjam dari Kuwait. Tinggal diplih modelnya, dengan imbal-beli atau menerbitkan obligasi (“surat utang”). Pemerintah Kuwait sudah menyatakan kesediaannya untuk memberi pinjaman itu.
Secara teknis, pembangunanjembatan itu tidak ada masalah. Studi kelayakan dan detail desain Jembatan Suramadu sudah diselesaikan pada akhir Oktober 2002. Itupun setelah mendapat revisi berulangulang dari rancangan pertama lebih dari 10 tahun yang lalu.
Total dana yang diperlukan dengan perhitungan sekarang, sebesar Rp 2,3 trilun. Dana ini akan ditanggung bersama antara dari APBD Rp 300 miliar, APBN Rp 200 miliar, PT Jasa Marga Rp 300 miliar. Sementara kekurangannya, Rp 1,5 triliun pinjam dari Kuwait, imbal beli atau obligasi.
Pembangunanjembatan ini dianggarkan selama empat tahun mulai dari tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005, baik dana APBD Pemerintah Jawa Timur mauapun APBN. Sementara PT Jasa Marga menjadwalkan mulai 2004 dan 2005. Pemerintah Kuwait senilai Rp 1,5 triliun dijadwaJkan turun pada 2003,2004 dan 2005.
Imam Utomo mengharapkan, alokasi dana APBN untuk pembangunan Jembatan Suramadu pad a tahun 2003 akan lebih besar dari alokasi tahun 2002 yang tercatat senilai Rp 25 milyar.
Dana yang dikeluarkan oleh Pernerintah Pusat untuk pembangunan jembatan direncanakan Rp 1,7 triliun, menurut Imam, sebanding dengan manfaat yang untuk menyejahterakan masyarakat.
Ketika Komisi D DPRD Jatirn berkunjung, temyata rencana pembebasan lahan baru akan diumumkan, termasuk untuk kegiatan instalasi listrik dan Telkom, padahal pada saat yang sarna akan dilakukan pembangunan konstruksi.
Jalan akses menuju jembatan tersebut direncanakan melalui lima kelurahan di Surabaya, yakni Kali Kedinding, Bulak Banteng, Tarnbak Wedi -yang ketiganya di Kecamatan Kenjeran- dan Kedung Cowek, serta Gading di Kecamatan Bulak.
“Jalan akses di Surabaya panjangnya mencapai 44,7 kilometer dan membutuhkan dana Rp82 miliar, sedangkan jalan akses di Madura sepanjang 11 kilometer dan membutuhkan Rp25 miliar. Menurut Bina Marga, pembebasan di Madura akan lebih dulu dilakukan karen a lebih mudah,” ujar Masruroh.
Ia belum mengetahui harga tanah yang akan dibebaskan. “Yang pasti, pedomannya adalah penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga pasar dua bulan terakhir yang perhitungannya diambil angka tengahtengahnya,” demikian Masruroh .•
Mimbar Jatim, Maret 2003, hlm. 26
Pusaka Jawatimuran 